SUARA NETIZEN - Pasca kericuhan usai pemeriksaan Habib Rizieq Shihab di Polda Jabar, terjadi perusakan sejumlah markas GMBI di Jawa Barat. Di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Diduga pembakaran tersebut dipicu isu tertusuknya anggota FPI.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan, perusakan itu bermula dari bentrokan massa antara FPI dan GMBI. Sejumlah massa dari GMBI pulang dengan menggunakan sepeda motor. Namun, Di tengah jalan, dicegat oleh kelompok FPI.
”Itulah yang menjadi pemicunya, lalu saling membalas. Tapi ada juga mobil FPI yang dirusak pada saat bentrokan berlangsung,” kata Yusri di Mapolda Jabar, kemarin (13/1).
Yusri menjelaskan, sekretariat GMBI di Kampung Tegalwaru Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dirusak dengan cara dibakar. Namun, pihak Polres Bogor telah mengamankan 20 orang terduga yang melakukan pembakaran dan perusakan tersebut.
Sedangkan di Kabupaten Ciamis, katanya, sekretariat LSM GMBI distrik Ciamis berada di Jalan Otto Iskandardinata, Dusun Linggamanik, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis dirusak oleh orang tak dikenal sekitar pukul 01.30 dini hari.
”Menurut keterangan saksi, sebelumnya, kelompok tersebut melempar sekretariat itu dengan menggunakan batu dan kayu sehingga kaca jendela rusak. Bahkan, sepeda motor yang terparkir di halaman sekretariat pun turut dirusak dan dibakar,” paparnya.
Selanjutnya, sekretariat GMBI yang berada di Jalan Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya pun dirusak massa. Sejumlah orang mendobrak dan merusak pintu samping, belakang, dan jendela sekretariat. Kejadian perusakan di Bogor dan Ciamis, katanya, berawal karena isu yang beredar bahwa ada massa FPI yang ke Bandung disandera oleh GMBI.
”Namun, yang di Tasik isunya ada rekannya yang ditusuk oleh sekelompok massa, akhirnya kantor sekertariatnya dirusak. Tetapi yang diisukan pulang tidak apa-apa dan baik-baik saja,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Barat Ahmad Heryawan menyesalkan peristiwa bentrok antara FPI dengan GMBI. ”Saya menyesalkan ini terjadi hanya karena perbedaan pendapat, apapun alasannya, semua orang harus bisa menahan diri,” ungkap Heryawan di Gedung Sate, kemarin (13/1).
Dia menjelaskan, perbedaan pendapat itu merupakan sebuah keniscayaan. Tidak harus berujung pada adu fisik. Sebab hal tersebut selain menimbulkan kerugian materil juga mengganggu kondusivitas di Jawa Barat.
Dia memastikan, tidak akan memihak pada dua kubu yang bertikai. ”Saya tidak bicara benar salah. Siapa yang mulai dan dimulai, saya ingin masyarakat Jabar mencintai kedamaian,” paparnya.
Oleh karenanya dia mengimbau, kepada seluruh pimpinan ormas untuk menjaga kondusivitas di Jabar dengan menahan diri agar para anggotanya agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan.
Selanjutnya kata dia, seluruh masyarakat harus menghormati terkait proses hukum yang berjalan. Sebab, proses tersebut sedang dijalankan oleh penegak hukum.
Pria yang akrab disapa Aher tersebut juga berharap, pada perjalanan hukumnya, harus seadil mungkin, tanpa rekayasa, tanpa ada keberpihakan.
Integritas Kapolda Dipertanyakan
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Mabes Polri Rikwanto menjelaskan, bentrokan kali ini merupakan kelanjutan bentrok pada Kamis lalu, saat pemeriksaan pada Habib Rizieq di Polda Jawa Barat.
”Setelah bentrok kali pertama, beredar sejumlah informasi yang tidak jelas,” tuturnya.
Informasi yang beredar di media sosial itu adalah penculikan dan penusukan terhadap anggota FPI. Hal tersebut menyulut ormas FPI untuk melakukan penyerangan ke kantor sekretariat GMBI di Ciamea, Bogor pada Jumat siang pukul 14.30. ”Satu rumah yang digunakan sebagai sekretariat dan satu rumah terbakar,” tuturnya ditemui di kantor Divhumas Mabes Polri kemarin.
Jumlah pelaku sekitar 150 orang dalam bentrokan tersebut. Hingga saat ini kepolisian telah menangkap 20 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan tersebut. ”Sedang pemeriksaan di Polres Bogor,” tuturnya.
Rikwanto menjelaskan, tidak hanya soal pembakaran, namun informasi adanya penusukan dan penculikan itu akan diusut. Siapa yang berbuat apa akan jelas nantinya. ”Kalau ada pelanggaran tentu akan diproses hukum,” jelasnya.
Dia mengimbau agar GMBI dan FPI tidak terpancing dengan provokasi dan sebagainya. Semua diharapkan mampu untuk menahan diri. ”Jangan percaya dengan informasi di medsos yang tidak jelas,” tegasnya.
Yang menarik, ternyata dalam ormas GMBI terdapat keanggotaan dari petinggi Polri. Yakni, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan. Dalam struktur ormas itu Anton menjadi Ketua Dewan Pembina.
Dikonfirmasi terkait itu, Rikwanto membenarkan Kapolda Jabar memang menjadi ketua dewan Pembina GMBI. ”Namun ini kan pidana, siapa yang berbuat apa. Petinggi Polri memang sering untuk diminta ke perkumpulan tertentu. Tapi, kalau ada pidana tanggung jawab pribadi kan,” ujarnya.
Saat polemik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat beberapa waktu lalu. Nama, ormas GMBI juga tercatat pernah menjadi pelapor untuk Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terkait adanya rekening gendut perwira Polri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, posisi Kapolda Jawa Barat dalam ormas GMBI itu membuat integritas Polri dipertanyakan. ”Jelas sekali ini membuat semua mempertanyakan integritas Polri,” tuturnya.
Misalnya, terjadi ada anggota GMBI yang melakukan pelanggaran hukum, justru bisa meminta beking pada Kapolda Jawa Barat. ”Seharusnya hal semacam itu dihindari,” paparnya dihubungi Jawa Pos (Jabar Ekspres Group) kemarin.
Apalagi, GMBI ini lembaga swadaya masyarakat yang condong pada kelompok keamanan sipil. ”Sepenting apa, seorang petinggi Polri untuk terlibat dalam organisasi semacam itu. Perlukah Kapolda menjadi ketua dewan pembina. Bukankah justru bisa menimbulkan conflict of interest,” tuturnya.
Bagaimana dengan catatan GMBI pernah melaporkan mantan pimpinan KPK? Zuhdan menjelaskan, perlu diketahui saat itu terjadi konflik kepentingan antara Polri dan KPK. Dengan melaporkan pimpinan KPK, ada indikasi GMBI ini justru menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan Polri. ”Kalau LSM yang mendukung demokrasi tentu tidak akan seperti itu,” jelasnya. (yul/idr/rie)
LIHAT VIDEONYA
0 komentar:
Posting Komentar